The Blending Effort of Chinese into Indonesian Society (local society) trough Literature letters (1925-1935)

The blending happened in the several of life area. One of them was the blending of the culture. And literature letter was one of the instruments. Through the master pieces, people would be able to see how culture problems and the view of Chinese ethnical at that time. Even, from the literature letter, the Chinese ethnical could make their selves closer with Indonesian. Besides that, this effort was also intended to look for the identity of Chinese ethnical as a part of Indonesian. It was purposed as a legimation assumed minority in order to be a whole assimilation.

The majority of Chinese literature letter was written based on the real event between Javanese Society and the stories from Tiongkok. It could be seen from the article 'kedjadian betoel-betoel' found in every book. The author moved the real event to be a fiction with a simple way of telling story in order to make readers getting easier to catch the meaning. That was why, language used was Melayu-Rendah language with typical dialect of Chinese. It was because Chinese ethnical did not get the good education in colonial era.

Method used in this research was method research of history. It included of four steps (heuristic, criticize source, interpretation, and historiography). The major source was obtained from the documents and literature letters in colonial era that were short story and novel found in magazine or Sin Po and Liberty. In order to express the content and meaning found in the literature letters, this research also used the method of descriptive content analysis with the coding process (the process of cultivating sources with noting symbol or message systematically. Based on the content analysis within literature letters, it could be known that the efforts and strategies of integration done Chinese ethnical. The strategy of integration viewed in social field (Marriage), education (The appear of Tiong Hoa Hwe Koan), economy (through trade with their role as lease officer or broker), and culture (it could be seen from ceremonies conducted by Chinese ethnical. The literature letters of Chinese ethnical was not as difficult as the Western literature letters. It did not use the high Melayu language but containing meaningful messages. These literature letters were the sociology data of Chinese ethnical in Hindia-Belanda era.

Peran Warga Tionghoa dalam Pers melayu Tionghoa Awal Abad XX

Bab I

Pendahuluan

1.   Latar Belakang Masalah

Menurut catatan sejarah, penerbitan media cetak di Indonesia sudah dimulai sejak penguasaan VOC (1619-1799),[1] tepatnya tahun 1676. Awalnya hanya kalangan penguasa dari Eropa - terutama Belanda dan Inggris -- yang diizinkan menerbitkan media cetak. Namun, kaum Tionghoa dan kalangan bumiputra (pribumi) akhirnya juga diizinkan mengelola media cetak sendiri.

Media cetak yang berbentuk surat kabar baru muncul tahun 1800-an. Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810. Ketika armada Inggris menaklukkan Jawa, Thomas Stamford Raffles - yang diangkat sebagai Gubenur Jenderal - juga sempat menerbitkan koran mingguan bernama Java Government Gazette pada tahun 1812. Pada tahun 1825 muncul De Locomotief di Semarang.

Pers lokal baru bangkit awal 1900-an setelah kolonial Belanda mengizinkan kaum Tionghoa mengelola media cetak. Ketika Tionghoa mulai menerbitkan surat kabar, orang-orang bumiputra juga mulai belajar mengelola koran. Tahun 1900 Dr Wahidin Soedirohoesodo menangani surat kabar Retno Dhoemilah dalam dua bahasa; Jawa dan Melayu. Melalui media ini Wahidin mulai mengkampanyekan nasionalisme, pendidikan masyarakat, persamaam derajat dan budi pekerti. Hanya saja, surat kabar Retno Dhoemilah ini juga didirikan oleh orang Belanda, FL winter, dengan perusahaan penerbit milik kolonial H Bunning Co.

Munculnya pers Tionghoa di Jawa pada awal abad ke-20 bisa dibedakan dalam dua kelompok; yakni pers berbahasa asli Tiongkok dan pers berbahasa Melayu. Pers berbahasa Tiongkok dikelola oleh kalangan Singkek atau yang dikenal dengan sebutan China totok.[2] Sedang pers berbahasa Melayu dikelola kalangan Tionghoa peranakan. Seperti apakah kiprah mereka dalam mendorong perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah?

Menurut catatan Abdul Wakhid (Lembaran Sejarah, 1999), awal kemunculan industri pers milik kalangan China totok yang berbahasa asli dari Tiongkok berkaitan erat dengan Soe Po Sia - suatu organisasi perkumpulan pers revolusioner Tiongkok yang berhubungan langsung dengan Dr Sun Yat Sen -- atau Siang Hwee - organisasi kamar dagang yang didominasi kalangan China totok. Namun jumlah pers yang berbahasa asli Tiongkok terbilang terbatas. Antara lain adalah Huauo Bao (Jakarta), Zhaowa Gong Bao (Semarang), dan Hanwen Xinbao (Surabaya).

Sementara pers milik Tionghoa peranakan muncul setelah timbulnya gerakan Pan-China di Jawa akibat pengaruh propaganda nasionalisme Dr Sun Yat Sen di China daratan. Namun pers milik Tionghoa peranakan tetap memakai bahasa Melayu. Sebab, mereka sudah banyak yang tak paham lagi dengan bahasa asli Tiongkok. Kebiasaan mereka juga sudah berbeda karena banyak yang menyerap dan terserap dalam budaya local pribumi.

Surat kabar milik Tionghoa peranakan yang pertama terbit adalah Li Po. Surat kabar yang dicetak di Sukabumi, Jawa Barat, itu menyebarkan ajaran Konghucu dan berkaitan dengan berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) -- organisasi Pan-China pertama di Jakarta pada tahun 1900. Tak lama kemudian muncul sejumlah surat kabar lainnya, seperti Pewarta Soerabaia (Surabaya-1902), Warna Warta (Semarang-1902), Chabar Perniagaan (Jakarta-1903), Djawa Tengah (Semarang-1909), dan Sin Po (Jakarta-1910).

Dekade 1920-an, kalangan Tionghoa peranakan menerbitkan sejumlah suratkabar lagi. Antara lain Bing Seng (Jakarta-1922), Keng Po (Jakarta-1923), Sin Jit Po (Surabaya-1924), Soeara Publiek (Surabaya-1925), dan Sin Bin (Bandung-1925). Pada dekade 1930-an, surat kabar Tionghoa peranakan makin bertambah banyak akibat pengaruh perang anti-Jepang. Namun surat kabar Tionghoa peranakan tidak semuanya anti-Jepang, seperti yang ditunjukkan Mata Hari (Semarang) dan Hong Po (Jakarta).

Dari segi redaksional, susunan staf surat kabar Tionghoa peranankan semula menggunakan tenaga dari Indo - Eropa, seperti yang dilakukan Chabar Perniagaan dan Sin Po pada awal terbitnya. Dalam perkembangannya, surat kabar Tionghoa peranankan bisa mandiri. Bahkan, ada yang memberikan kesempatan kepada orang-orang bumiputra (pribumi) sebagai jurnalis atau pengelola. Hal itu ditunjukkan oleh pengelola Keng Po, Siang Po, Sin Po, Pewarta Soersbsis, Mata Hari, dan Sin Tit Po.

Namun, jika dilihat dari spectrum politis yang dipantulkan dari surat kabar Tionghoa, setidaknya bisa dibagi dalam tiga aliran; yakni Kelompok Sin Po, Kelompok Chung Hwa Hui, dan Kelompok Indonesier (orang Indonesia). Kelompok Sin Po menolak kewarganegaraan Belanda dan menghendaki tumbuhnya nasionalisme Tiongkok. Sementara Kelompok Chung Hwa Hui cenderung pro-Belanda tapi masih ingin mempertahankan identitas etnisnya. Sedang Kelompok Indonesier tetap ingin mempertahankan identitas etniknya, tapi secara politik ingin berasimilasi dengan masyarakat local dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.[3]

Ketika kalangan intelektual bumiputra (pribumi) masih kesulitan mengelola pers secara mandiri, surat kabar milik Tionghoa awal abad ke-20 menjadi salah satu sumber dan media penting untuk mendorong pergerakan nasional Indonesia guna melawan penjajah Belanda.

Sikap Belanda terhadap pers milik yang dikelola kalangan Tionghoa awal abad ke-20 lalu cenderung lunak dan bisa dikatakan tidak mendapat represif -- berupa pembredelan atau penangkapan - seperti yang dialami jurnalis pribumi. Sebab, pers Tionghoa dianggap netral. Sikap lunak Belanda ini mungkin tak lepas dari kepentingan Belanda kala itu yang ingin memanfaatkan kaum Tionghoa sebagai alat politik dan ekonomi.

Namun kalau akhirnya ada Tionghoa peranakan yang memiliki benih-benih rasa anti-Belanda seperti yang ditunjukkan Tionghoa Indonesier, hal itu juga bukan suatu keanehan. Sebab, sepak terjang orang Belanda terhadap orang Tionghoa juga berubah-ubah dan diskrimininatif. Bahkan, di Batavia pernah terjadi pembantaian massal terhadap kaum Tionghoa yang menelan korban sekitar 10 ribu jiwa.

Adalah surat kabar Sin Tit Po sebagai wakil pers Tionghoa peranakan yang bersedia menerima penuh ideologi nasionalisme Indonesia. Pengelola surat kabar -- yang juga menjadi corong setengah resmi Partai Tionghoa Indonesia (PTI) ini -- menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan. Mereka juga merasa, nasibnya telah terikat dengan nasib orang Indonesia pribumi. Tak aneh jika Sin Tit Po ikut menyebarkan ide-ide nasionalisme Indonesia.

Lantas bagaimana dengan surat kabar Tionghoa yang pro-nasionalisme Tiongkok? Menurut Abdul Wakhid, meskipun surat kabar Sin Po berhaluan ke nasionalisme Tiongkok, bukan berarti mereka mengabaikan perjuangan nasional Indonesia. Apalagi, kelompok Sin Po juga menolak kewarganegaraan Belanda. Mereka tetap menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pemberitaann Sin Po tidak mengabaikan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia hingga bisa memberikan kesadaran dan inspirasi bagi perjuangan. Dalam beberepa periode, Sin Po banyak memakai wartawan bumiputra dan banyak memuat berita pergerakan. WR Supratman juga tercatat sebagai wartawan Sin Po. Melalui Sin Po juga lagu Indonesia Raya gubahan WR Supratman -- yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia - pertama kali dipublikasikan. Sementara Ir Soekarno juga dikenal dekat dengan Sin Po.

Pendek kata, hubungan pers Tionghoa dengan nasionalisme Indonesia dapat dilihat melalui fungsi-fungsi yang dijalankan pers. Menurut Nio Joe Lan, fungsi pers bukan sekadar memberikan informasi dan penyuluhan, tapi juga memberikan pendidikan masyarakat. Dari segi penyajian, bahasa yang diapakai pers Tionghoa peranakan adalah bahasa Melayu, sehingga secara tak langsung juga memasyarakatkan bahasa Melayu yang ketika itu sedang dikampnayekan sebagai bahasa persatuan di Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Fungsi-fungsi pers sebagai media informasi dan pendidikan perjaungan ini, paling tidak juga ikut andil dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia kala itu.

Ancaman pembredelan dan tekanan represif Belanda merupakan hambatan berat bagi kalangan bumiputra dalam mengelola surat kabar yang independen untuk mengobarkan api perjuangan. Untungnya, pengelola surat kabar Tionghoa peranakan bersikap terbuka dan memberikan tempat bagi kaum pribumi untuk belajar.

Sementara perkembangan pers milik Tionghoa sendiri, sampai tahun 1940-an, mengalami perkembangan pesat dengan olpah cukup besar. Sin Po misalnya, mampu menembus 25.000. Meski secara umum pers Tionghoa dianggap tidak berbahaya oleh penguasa Belanda, ada juga yang terkena delik pers. Seperti yang dialami Liem Koen Hian dari Keng Po yang dikenai denda karena dianggap menghina Landraad. Ketika Belanda menyingkir dan Jepang menguasai Jawa 1942, penerbitan pers banyak ditutup. Hiruk pikuk pers perjuangan jadi kendor luar biasa. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.

Sejarah pers milik Tionghoa di Indonesia - baik yang berbahasa Melayu atau berbahasa Tiongkok - hanya bertahan sekitar setengah abad. Namun, keberadaannya dinilai memiliki makna cukup penting bagi kaum Tionghoa sendiri maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.[4]

Perkembangan pers milik Tionghoa tahun 1940-an memang sempat mengalami perkembangan pesat dan mampu menembus olpah cukup besar. Hal itu tak lepas dari dukungan kelengkapan sarana produksi yang mereka miliki, seperti percetakan sendiri dan dukungan finansial yang kuat. Hanya saja, ketika Jepang mengambil-alih kekuasaan di Indonesia, keberadaan pers Tionghoa seperti tenggelam akibat tekanan represif. Jurnalis Tionghoa ada yang ditangkapi dan baru dilepas tahun 1945 ketika Jepang menyerah dan keluar dari Indonesia.

Siauw Giok Tjhan -- salah satu tokoh Tionghoa Indonesia yang pernah menjadi menteri setelah proklamasi dan utusan Indonesia pertemuan Inter Asian Conference pertama di New Delhi-India pada tahun 1947 -- paling tidak juga berani meunjukkan sikap politiknya.

Hanya saja, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru lalu, kaum Tionghoa terkesan sangat sensitif jika diajak ngobrol masalah politis. Ironisnya, untuk merayakan tahun baru Imlek saja sampai tidak boleh oleh penguasa Orde Baru. Praktis, kalangan Tionghoa Indonesia terkesan hanya berkutat pada masalah ekonomi dan perdagangan. Tak aneh, ketika proses reformasi bergulir dan kaum Tionghoa bisa merayakan tahun baru Imlek secara terbuka lagi, ada yang mengaku lega.

2.      Batasan Masalah

Agar penulisan tidak meluas, maka perlu dilakukan pembhasan masalah yang menyangkut antara lain:

-          Bagaimana peran warga Tionghoa dalam pers Melayu Tionghoa awal abad XX

3.      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang timbul dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

-          Bagaimana peran warga Tionghoa dalam pers Melayu Tionghoa awal abad XX

4.      Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

-          Untuk mengetahui Bagaimana peran warga Tionghoa dalam pers Melayu Tionghoa awal abad XX

5.      Manfaat Penelitian

Agar penelitian tidak mendapatkan hasil yang sia-sia, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a.       Bagi Unesa

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

b.      Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan di atas, sehingga dapat dipakai sabagai bahan acuan serta masukan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian sejarah lebih lanjut

c.       Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan menambah wawasan dalam bentuk karya ilmiah.

6.      Kajian Pustaka

Pers Melayu Tionghoa adalah pers yang berbahasa Melayu. Salah seorang yang menjadi editor adalah Lo Tun Hay yang pada tahun  1869 diangkat menjadi editor di surat kabar dwimingguan Matahari (Ahmat Adam, 2003: 101). Umumnya warga Tionghoa waktu itu adalah pedagang eceran yang membuka toko di kota besar atau penjaja yang masuk sampai ke kampong-kampung. Pendidikan mereka adalah dalam bahasa Melayu yang kualitasnya tidak terlalu tinggi.[5]

Peran warga Tionghoa yaitu keterlibatan warga Tionghoa dalam sumbangsihnya terhadap dunia pers dan eksistensi Indonesia dalam memperoleh dan memepertahankan kemerdekaan. Jika pada mulanya mereka hanya sekedar sebagai pengecer atau pengedar surat kabar, dalam perkembangannya warga Tionghoa bergerak untuk dapat membuat percetakan sendiri.[6]

7.      Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang digunakan untuk mengungkap kembali kebenaran unsur-unsur budaya bagaimana peran warga Tionghoa dalam pers Melayu Tionghoa awal abad XX yang menyangkut kepekaan terhadap nasionalisme terhadap Indonesia adalah mengumpulkan sumber-sumber data secara heuristik. Sumber primer yang berhasil diperoleh, diantaranya: sumber visual berupa koran dan majalah (Sin Po, Sin Tit Po, Pantcawarna).

Guna memperkuat sumber yang diperoleh, selain sumber visual yang diperoleh juga menggunakan sumber tradisi lisan, melalui interview dengan saksi sejarah yang pada waktu itu terlibat secara langsung yaitu . Oei Hiem Hwie.[7]  Selain itu juga diperlukan sumber-sumber kepustakaan melalui literatur yang dapat dilihat pada halaman daftar pustaka yang diperoleh dari perpustakaan Unesa, perpustakaan daerah Jawa Timur, perpustakaan Nasional Jakarta, dan data-data.

Penulis melakukan kritik sumber yang kaitannya dengan peran warga Tionghoa dalam pers Melayu Tionghoa awal abad XX, meliputi kritik intern dan kritik ekstern. Berdasarkan kritik yang dilakukan selanjutnya penulis melakukan interpretasi atau penafsiran yang mengusut hubungan antara fakta untuk menjelaskan aksplanasi sejarah.

Penulisan laporan merupakan kegiatan akhir dalam tahap penelitian ini setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan penelitian mulai pengumpulan sumber, kritik sejarah, interpretasi selanjutnya masuk pada tahap penulisn laporan (historiografi).

8.      Sistematika Penulisan

              Untuk mempermudah memahami perencanaan penelitian, maka di bawah ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I        berisi tentang pendahuluan didalamnya membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BabII       berisi tentang tinjauan pers Melayu Tionghoa meliputi sub pokok bahasan: tinjauan pers Melayu Tionghoa (latar belakang sejarah pers Melayu Tionghoa).

Bab III      berisi tentang peran warga Tionghoa dalam pers Melayu Tionghoa awal abad XX meliputi sub pokok bahasan peran warga Tionghoa dalam pers Melayu Tionghoa awal abad XX unsur-unsur social dan politik di dalamnya.

Bab IV     berisi tentang perkembangan pers Melayu Tionghoa dan peran warga Tionghoa di dalamnya pada awal abad XX, meliputi sub pokok bahasan pers Melayu Tionghoa dan peran warga Tionghoa di dalamnya pada awal abad XX.

            Bab V         Sebagai penutup, pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan–simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang membangun dan dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar foto/gambar, serta daftar lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Ahmat. 2003. Sejarah Awal Pers dan Kesadaran Keindonesiaan,Jakarta: Hasta Mitra.

Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Nasution, A.H. 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5. Bandung: Penerbit Angkasa.

Panyarikan, Ktut Sudiri. 1993. Sejarah Indonesia Baru Dari Pergerakan Nasional Sampai Dekrit Presiden. Malang: Penerbit ikip Malang.

Ricklefs, M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

Setiono, Benny G. 2003. Tionghoa dalam Pusara Politik. Jakarta: Elkasa.

Suryadinata, Leo. 1990. Mencari Identitas Nasional. Jakarta: LP3ES.

[1]Ahmad Adam, Sejarah Pers Indonesia dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan.Jakarta, 2003.Hasta Mitra. Hlm. 2 

[2] Ibid. Hlm. 103

[3]  Sutrisno Budiharto, pernah dimuat di Radar Solo-JAWA POS 11 Pebruari 2005

[4] H. Soebagiyo I. N., Sejarah Pers Tndonesia, Dewan Pers, Jakarta, 1977, hal. 7-8

[5] Benny G Setiono,.. Tionghoa dalam Pusara Politik. Jakarta, 2003, hlm. 427

[6] Ibid. hlm. 431

[7] Oei Hiem Hwie merupakan peranakan Tionghoa yang  lahir di Surabaya, 24 November 1935,saat ini menempati sebuah rumah kontrakan di bilangan Jl Medayu Selatan VII F-22 Kompleks Perumahan Kosagrha Medokan Ayu Rungkut Surabaya.

The Review of Cultural Aspect in Japanese Occupations Year and Now

“TINJAUAN ASPEK BUDAYA DI KAWASAN KEMBANG JEPUN
MASA PENDUDUKAN JEPANG DAN MASA KINI”

(The Review of Cultural Aspect in Japanese Occupations Year and Now

at Kembang Jepun Area)

Kebudayaan pada dasarnya dapat kita pahami sebagai suatu daya dari budi yang berupa karsa, cipta dan karya yang dimiliki dan dihasilkan oleh manusia. Aktivitas perdagangan yang ada di Kembang Jepun merupakan suatu wujud kebudayaan. Sesuai dengan teori lingkar gerak sejarah, suatu kebudaaan akan lahir kemudian berkembang. Sampai pada titik kemajuan puncaknya, lama-lama kebudayaan tersebut akan mengalami kemunduran dan pada akhirnya hancur. Dan siklus tersebut akan berulang kembali. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan aktivitas perdagangan di kawasan Kembang Jepun.

Selama tahun 1930-an dan pada masa pemerintahan Jepang tahun 1945, perdagangan Cina (Tionghoa) di Surabaya dikonfrontasikan menjadi tiga tujuan: persaingan dengan para pedagang Indonesia dan pebisnis Cina, patriotism tanah kelahiran masyarakat Cina dalam pertempuran dengan orang-orang Jepang dan kolaborasi denagn pemerintahan baru yang melarikan diri dari musuhnya (orang-orang Jepang).  Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, jalan Handeelstrat merupan kawasan lalulintas perdagangan yang ramai.  Penggantian nama jalan tersebut menjadi jalan kembang jepun masa pendudukan Jepang, tidak mempengaruhi aktivitas perdagangan  yang ada. Malah, Kembang Jepun berkembang menjadi kawasan perdagangan yang ramai.

Pada masa pendudukan Jepang, aktivitas perdagangan etnis Tionghoa di Kembang Jepun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Penyebabnya karena orientasi Jepang menggunakan sumber daya yang ada untuk keperluan militer dalam peperangan. Perdagangan yang dilakukan etnis Tionghoa mewarnai Indonesia dengan pengelolaan ekonomi yang dapat bertahan dan dibutuhkan oleh tentara Jepang di Indonesia. Organisasi yang ada mampu  mendudukan  pedagang Tionghoa dengan pedagang  pribumi dan Arab secara bersama-sama.

Namun, setelah tahun 1950-an hingga saat ini, aktivitas perdagangan di kawasan Kembang Jepun meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan etnis-etnis lain dalam  perdagangan selain etnis Tionghoa, yaitu etnis Jawa, Arab, dan Madura. Masyarakat Tionghoa yang pada masa pendudukan Jepang hanya sebagai kuli, kini naik status sosialnya sebagai pemilik dagangan. Toko-toko yang mereka tempati sepanjang jalan kembang Jepun yang dulu hanya mereka sewa dari orang Arab kini menjadi milik mereka sendiri,

Ruas jalan kawasan Kembang Jepun mulai tahun 1970 mulai diperlebar, sehingga memudahkan dalam transportasi darat. Toko-toko dagang etnis Tionghoa mulai berubah fungsinya, dari Ruko (Rumah Toko) menjadi toko biasa selayaknya umumnya. Toko-toko yang buka pagi hari hingga sore hari. Sepinya kawasan Kembang Jepun di malam hari, membuat pemerintah Indonesia berinisiatif mendirikan Kya-Kya. Kya-Kya akhirnya mampu menghidupkan kawasan Kembang Jepun yang mati di malam harinya. Persamaan lokasi perdagangan antara toko-toko di Kembang Jepun dengan Kya-Kya membuat profil Kembang Jepun sebagai lokasi perdagangan menjadi terkenal.

Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Eksistensi Kya-Kya tidak berumur panjang. Kembang Kepun kembali menjadi kawasan yang mati  di malam hari dan hal tersebut sangat berbeda dengan hiruk pikuknya perdagangan di siang hari. Kini Kembang Jepun tidak begitu menjadi perhatian umum lagi dalam perdagangan. Telah muncul tempat sebagai pusat perdagangan yang lebih strategis di jalur darat. Walaupun demikian, pedagang-pedagang di kawasan Kembang Jepun tetap bertahan. Mereka yakin bahwa tempat ini kelak akan jaya kembali seperti sebelum-sebelumya.

Kata kunci : Perdagangan, Cina  (Tionghoa), Pendudukan Jepang, Kembang Jepung

Cina pada Era 1980 dan 1990-an

Karisma Deng semakin meningkat setelah is merehabilitasi orang-orang yang ditindas oleh rezim Mao serta Kelompok Empat. la melakukan pula sikap berlawanan yang tegas terhadap pemimpin-pemimpin partai garis keras yang mendukung Revolusi Kebudayaan dahulu. Sementara itu, is juga menempatkan kaum muda pada posisi-posisi puncak agar dapat memberikan wawasan segar bagi kemajuan sosial dan ekonomi negara. Semasa pemerintahannya, pengaruh-pengaruh pikiran Mao (yang menjadi satu-satunya standar kebenaran hingga saat itu) secara bertahap mulai ditinggalkan. Deng berharap agar China dapat menjadi bangsa yang maju pada sekitar tahun 2000-an. Perbedaan pendapat secara terbatas mulai diizinkan, namun sikap yang terlalu menentang pemerintah masih belum dapat ditoleransi.

Nama Liu Shaoqi, yang telah didiskreditkan bersama dengan dirinya karena menentang Mao, kini dipulihkan kehormatannya. Pada tanggal 17 Mei 1980, suatu upacara nasional mengenang Liu diselenggara­kan dan ia dipuji sebagai pejuang rakyat sejati. Peristiwa ini dipandang sebagai kutukan terhadap Revolusi Kebudayaan serta kecaman terhadap kelemahan Mao – yang semenjak saat itu mengalami demistifikasi atau tidak diagung-agungkan lagi laksana dewa.

Beberapa gebrakan dilakukannya demi memajukan China. Langkah yang diambil Deng itu disebut dengan Empat Modernisasi yang meliputi pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan nasional. Empat Modernisasi itu telah dijadikan sebagai konstitusi partai, sehingga akan tetap dijalankan kendati terjadi pergantian kepemimpinan.

1.      Rencana Sepuluh Tahun

Pada sesi pertama Kongres Kelima Rakyat Nasional (Fifth National People's Conggress) bulan Februari 1978, Hua mengemukakan rencananya mengenai progam modernisasi sepuluh tahunan yang sedianya berlangsung antara tahun 1976 – 1905. Karena dua tahun telah berlalu, rencana itu sesungguhnya hanya berlangsung 8 tahun. Ada empat sektor yang dicakup dalam rencana ini, yakni sektor industri; pertanian, ilmu pengetahuan, dan militer.

Produksi baja yang merosot dalam kurun waktu usaha perebutan kekuasaan oleh Kelompok Empat (21 juta ton) dicanangkan untuk mencapai 60 juta ton pada tahun 1985. Selain itu, penambangan minyak juga akan digalakkan dengan pembangunan ladang-ladang minyak baru. Sementara itu, target dalam bidang pertanian adalah:

(1)           Laju peningkatan produksi pertanian kotor sebesar 4 – 5% setiap tahunnya.

(2)           Produksi pangan sebesar 400 juta ton pada tahun 1986.

(3)           Mekanisasi 85% kegiatan pertanian utama.

(4)           Meningkatkan fasilitas pengairan.

(5)           Pengembangan daerah-daerah basis komoditas dan pangan di seantero negeri.

Modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan juga menjadi perhatian utama. Jumlah periset dalam berbagai bidang akan ditingkatkan menjadi 800.000 orang. Diharapkan pada tahun 1985, China hanya akan rertinggal selama sepuluh tahun dibandingkan negara-negara maju dunia dalam bidang sains. Kendati memiliki angkatan senjata terbesar di dunia, teknologi yang dimiliki tertinggal sejauh 20-30 tahun dibandingkan Barat. Inilah yang menyebabkan mengapa bidang kemiliteran juga diutamakan. Karena pembelian persenjataan akan memakan biaya banyak serta mengakibatkan ketergantungan pada negara lain, modernisasi persenjataan ini dilakukan secara selektif.

2.      Revolusi Agraria dan Industri serta Politik Pintu Terbuka

Untuk merangsang peningkatan produksi pertanian, pemerintah mengeluarkarn kebijaksanaan yang disebut Sistem Tanggung Jawab (baogan daohu). Para petani diberi tanggung jawab mengolah tanah negara dan hasilnya akan dibagi antara negara dan rakyat. Bagian yang menjadi hak petani boleh dijual di pasar bebas. Mereka diberi kebehasan dalam melakukan proses penanaman mulai dari awal hingga akhir. Dengan dcmikian, kendali kctat negara semasa pemerintahan Mao makin diperlonggar. Hal ini malah mendongkrak hasil pertanian. Kerja di ladang hanya membutuhkan waktu 60 hari setahun, dibandingkan dengan 250 – 300 hari semasa Mao. Waktu yang tidak dipergunakan untuk mengolah ladang itu dipergunakan bagi kegiatan lainnya yang mendatangkan profit. Karena itu, kemakmuran menjadi meningkat. Rumah bata, televisi, dan mebel baru mulai menghiasi tempat kediaman rakyat.

Tabel Peningkatan Berbagai Hasil Produksi Pertanian

	1952	1957	1965	1978	1980	1984	1987
Gandum	163,42	195,05	194,53	304,77	320,56	407,31	402,41
Kapas	1,30	1,64	2,09	2,16	2,07	6,25	4,19
Tumbuhan penghasil minyak	4,19	4,19	3,62	5,21	7,69	11.91	15,25
Tebu	7,11	10,39	13,39	21,11	22,80	39,51	46,85

Sumber: Xue Muqiao (editor), Almanac of China's Economy, 1985/86 (Hongkong, 1986), hlm. 19; State Statistical Bureau Figures, 23 Februari 1988, Beijing Review , 7-13 Maret 1988.

Sebelumnya, para pekerja sektor industri diberikan gaji yang sama terlepas dari jenis pekerjaan serta kinerja mereka (sebagaimana yang umum di negara-negara komunis). Akibatnya, tidak ada semangat untuk meningkatkan baik kualitas ataupun kuantitas produksi. Mirip dengan reformasi pada bidang pertanian, para pekerja diberi insentif untuk meningkatkan produksinya. Jika ternyata keuntungan perusahaan melebihi yang ditetapkan negara, kelebihan itu menjadi hak pekerja dan diberikan dalam bentuk bonus, tunjangan, serta pembiayaan bagi inovasi di perusahaan itu. Selain itu, ditetapkan pula bahwa pekerja yang bekerja lebih keras serta terampil akan memperoleh hasil lebih pula. Pada era tahun 1980-an, sejumlah 6.600 perusahaan negara telah menerapkan sistem ini. Selanjutnya, sistem ini makin disempurnakan lagi pada kurun waktu 1981-1982, sehingga memungkinkan perolehan yang lebih besar lagi bagi kaum pekerja.

Berdasarkan kebijaksanaan lama, para pekerja tidak dapat dipecat dari pekerjaan mereka selama seumur hidup. Bila terjadi perselisihan, kepala pabrik yang diangkat negara biasanya dipindah-tugaskan. Kini kepala pabrik memiliki hak untuk memecat pekerja serta menentukan besar-kecilnya upah atau bonus anak buahnya. Masing-masing perusahaan negara kini diberi hak untuk menentukan sendiri harga prodaksinya (sebelumnya, harga barang hasil produksi ditetapkan sepenuhnya negara), tetapi masih dalam batasan-batasan (range) yang ditentukan pemerintah. Gebrakan baru ini berhasil melambungkan industri China.

Tabel Peningkatan Berbagai Hasil

	1952	1957	1965	1978	1981	1984	1987
Batu bara (dalam 100 juta ton)	0,6	1,31	2,36	6,18	6,22	7,89	9,20
Minyak mentah (dalam 1juta ton)	0,14	1,46	11,31	104,05	101,22	114,61	134
Gas alam (dalam 100 juta meter kubik)	0,08	0,7	11	137,30	127,40	124,30	140,15
Tenaga listrik (dalam milyar kwh)	7,3	19,3	67,6	256,6	309,3	377	496
Baja gulungan (dalam jutaan ton)	1,06	4,15	8,81	22,08	26,70	33,72	43,91
Baja (dalam jutaan ton)	1,35	5,35	12,23	31,78	35,60	43,47	56,02
Basi (dalam jutaan ton)	1,93	5,94	10,77	34,79	34,17	40,01	54,33

Sumber: Almanac 26 State Statistical Bureau; 23 Februari 1988, , Beijing Review , 7-13 Maret 1988. Monthly Bulletin of Statistics, China, Maret 1988

Dalam dekade pertamanya (1949-1959), Republik Rakyat China hanya menjalin hubungan dcngan Uni Soviet dan negara-negara satelitnya. Tidak ada hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat ataupun negara-negara Barat lainnya. Ketika hubungan antara China dan Uni Soviet makin memburuk pada tahun 1960-an, China makin terkucil dari dunia luar dan menganggap Uni Soviet maupun Amerika Serika sebagai musuh. Dengan wafatnya Mao, pucuk pimpinan China yang kini dipegang kaum moderat dan pragmatis menyadari bahwa keterasingan semacam itu hanya akan membawa kerugian dan keterbelakangan saja. Agar maju, China memerlukan transfer teknologi asing. Inilah yang mendorong China keluar dari isolasinya dan membina hubungan dalam berbagai bidang dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman Barat. Politik semacam ini disebut dengan Politik Pintu Terbuka yang memberi kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di China. Zona-zona ekonomi khusus dibuka pada tahun 1979, seperti Shenzhen, Chuhai, Swatc, dan Xiamen sebagai tempat investasi asing. Kebijaksanaan ini ikut mendongkrak kemajuan ekonomi China.

3.    Peristiwa Tiananmen

Politik Pintu Terbuka juga memberi kesempatan bagi masuknya pemikiran-pemikiran dan budaya asing, termasuk demokrasi Barat. Ini menjadikan kaum mahasiswa makin kritis terhadap pemerintah. Mereka mulai tergerak untuk memprotes berbagai kebijaksanaan pemerintah. Rangkaian demonstrasi mahasiswa yang mengguncangkan dunia ini diawali pada bulan Desember 1986, ketika secara serentak terjadi demonstrasi di 15 kota besar China. Tuntutan para mahasiswa adalah kebebasan berpolitik yang lebih besar di China.

Pencetus demonstrasi ini adalah mahasiswa Chinese University of Science and Technology di kota Hefei, Provinsi Anhui. Mereka menuntut demokratisasi serta sistem pemerintahan yang bebas. Dengan segera para mahasiswa dua universitas lainnya di wilayah tersebut, Anhui University dan Hefei Institute of Technology, ikut bergabung dengan tuntutan yang sama. Pada tanggal 5 Desember 1986, sejumlah 3.000 mahasiswa berbaris menuju gedung pemerintahan setempat. Ada tiga tuntutan utama yang mereka kemukakan: pemilihan umum yang demokrasi, kemerdekaan pers dan berorganisasi serta izin bagi media massa untuk meliput protes mereka. Lebih jauh lagi, para mahasiwa itu menuntut agar diizinkan membentuk Democratic Alliance of All Students af Higher Learning (Aliansi Demokrasi Seluruh Mahasiswa Perguruan Tinggi). Mereka terus-menerus menyanyikan, “Kami menghendaki demokrasi. Kami menghendaki kebebasan. Kami menghendaki kebebasan pers. Tanpa demokrasi tidak akan ada modernisasi.” Mahasiswa di Shanghai ikut bersimpati terhadap gerakan itu. Pada tanggal 19 Desember 1986, 30.000 mahasiswa dengan disertai 100.000 pekerja berbaris bersama menuju ke gedung pemerintahan setempat. Ini rnerupakan gelombang protes tertinggi. Di Beijing, 4.000 mahasiswa bergerak menuju Lapangan Tiananmen dan membakar bundelan surat kabar yang menjadi corong partai, Peking Daily.

Petinggi partai masih belum menyepakati tindakan apa yang seharusnya diambil. Anggota partai yang lebih konservatif menghendaki agar demonstrasi itu ditindak dengan kekerasan. Namun Hu Yaobang, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tionghoa, menghendaki pendekatan yang lebih lunak. la berpendapat bahwa para mahasiswa itu dapat diarahkan menuju satu tujuan yang sama. Penanganan secara manusiawi oleh Hu menjadikan anggota konservatif partai tidak sabar dan memecatnya dari kedudukannya. Mereka mengecam liberalisme Barat sebagai dalang di balik semua ini yang telah meracuni pemikirarn para pemuda China.

Meninggalnya Hu Yaobang secara mendadak pada tanggal 15 April 1989 memicu gelombang protes mahasiswa yang lebih besar. Terlebih lagi, sebelum meninggal ia telah dipaksa mengakui kesalahan-kesalahannya oleh anggota partai garis keras. Para mahasiswa menggunakan kesempatarn ini untuk mengenang Hu yang pro-mahasiswa serta mengumandangkan kembali tuntutan-tuntutan mereka. Mulanya demonstrasi hanya timbul dalam skala kecil saja sebagai tanda ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya Hu serta menuntut agar pemerintah merehabilitasi namanya. Pada saat pemakaman Hu, para mahasiswa berkumpul di Lapangan Tiananmen, dengan tujuan dapat berjumpa dengan Li Peng, yang saat itu dipandang sebagai rival politik Hu, namun gagal. Oleh karenanya, para mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Beijing menyerukan pemogokan massal.

Harian People's Daily yang dikuasai pemerintah pada tanggal 26 April mengeluarkan artikel yang menyatakan bahwa para mahasiswa itu sedang merencanakan kerusuhan. Hal ini memicu amarah mahasiswa. Sebagai akibatnya, 50.000 mahasiswa turun ke jalan pada tcngga1 29 April dan menuntut pemerintah agar mcnarik kembali pernyataan itu. Lebih jauh lagi, mereka menuntut agar pemerintah melepaskan kendalinya atas organisasi kemahasiswaan. Akhirnya, hal-hal yang dituntut para mahasiswa berkemban pula ke masalah korupsi dan kebebasan pers. Bcrbeda dengan demonstrasi mahasiswa tahun-tahun sebelumnya yang didominasi oleh kalangan intelektual, kini kaum pekerja daerah perkotaan ikut mendukung mercka. di mana isu korupsi adalah faktor pemersatu yang erat bagi keduanya.

Gelombang protes scmakin menghebat tatkala 100.000 orang yang terdiri dari mahasiswa dan penduduk sipil turun ke jalan bersama-sama secara serempak pada tanggal 4 Mei. Mereka menuntut diadakan dialog antara pemerintah dengan mahasiswa. Namun, para petinggi partai komunis menolak pembicaraan dalam bentuk apa pun. Sembilan hari kemudian, sejumlah besar mahasiswa menduduki Lapangan Tiananmen serta bertekad melakukan mogok makan hingga pemerintah mengabulkan tuntutan mereka akan demokrasi. Sebagai tanda solidaritas, mahasiswa dari kota lain ikut bergabung dengan mereka.

Menyaksikan gelombang protes yang semakirn besar itu, para petinggi partai komunis terpecah kembali menjadi dua kubu. Kubu pertama menghendaki penyelesaian masalah secara damai yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Zhao Ziyang; sedangkan kubu lainnya menghendaki penindakan secara kekcrasan yang diwakili oleh Li Peng. Zhao berusaha membujuk para mahasiswa itu agar menghentikan demonstrasi dan kembali belajar saja, tetapi gagal. Akhirnya, pemerintah menyatakan bahwa negara sedang berada dalam keadaan darurat pada tanggal 20 Mei, namun para mahasiswa masih saja melanjutkan demonstrasi dan aksi mogok makannya.

Untuk mencegah agar gelombang demonstrasi tidak semakin meluas, pcmerintah memutuskan untuk menindasnya dengan kekerasan setelah sebclumnya menyingkirkan Zhao Ziyang yang dipandang bersikap terlalu lunak. Tentara ke-27 dan ke-28 dikirim ke Beijing beserta dengan kendaraan lapis bajanya untuk memadamkan dcmonstrasi. Rakyat yang mendukung aksi mahasiswa membangun blokade-blokade di dalam kota sehingga memperlambat laju kendaraan lapis baja. Bentrokan pecah antara tentara dan demonstran, di mana mereka menembaki para pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. Baku hantam ini mengakibatkan tewasnya ratusan orang serta ribuan lagi luka-luka. Meskipun demikian, jumlahnya bervariasi. Walikota Beijing, Chen Xitong, menyatakan bahwa jumlah korban yang tewas adalah 200 orang dan selain itu 3000 warga sipil serta 6.000 prajurit mengalami luka-luka. Komite Otonomi Universitas Tsinghua menyatakan bahwa korban tewas sejumlah 4.000 orang, sementara 30.000 lainnya mengalami luka-luka.

Setelah penindasan aksi protes secara kejam pada tanggal 4 Juni 1989 itu, pemerintah Republik Rakyat China menuai kecaman dari dalam dan luar negeri. Warga Hongkong, Shanghai, dan Kanton ikut menyatakan penyesalannya atas kebrutalan tersebut. Bahkan, rakyat Hongkong hingga saat ini masih menyalakan lilin setiap tahunnya sebagai peringatan terhadap tragedi Tiananmen. Meskipun demikian, kemajuan reformasi ekonomi dalam era 1990-an memulihkan kembali dukungan rakyat terhadap pemerintah yang sempat memudar setelah Peristiwa Tiananmen. Apalagi para petinggi partai sekarang tidak lagi didominasi oleh tokoh garis keras yang mencanangkan penindasan secara brutal terhadap gerakan mahasiswa. Sebagai dampak tragedi ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa menerapkan embargo penjualan senjata ke China hingga saat ini, kendati pemerintah China berusaha agar embargo itu dicabut.